KALAMANTHANA, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menargetkan seluruh 12 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dapat diselesaikan paling lambat pertengahan Desember mendatang.
Hingga saat ini, sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) telah menunjukkan progres pembahasan. Bahkan, beberapa regulasi telah selesai dibahas dan tinggal menunggu tahapan lanjutan sebelum ditetapkan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan, sejumlah regulasi dalam Propemperda 2026 telah berproses dengan baik. Beberapa di antaranya bahkan telah selesai dibahas dan kini menunggu hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi.
“Ada beberapa Perda yang sudah berproses, ada yang sudah selesai, tinggal menunggu hasil fasilitasi dari provinsi,” katanya, Sabtu (3/10/2026).
Khemal menyebut dua regulasi yang telah diselesaikan DPRD bersama pemerintah daerah, yakni Peraturan Daerah tentang Kepramukaan dan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Bencana.
“Yang sudah kami selesaikan adalah Perda tentang Kepramukaan. Yang kedua tentang pencegahan bencana,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah Ranperda lainnya masih dalam tahap pembahasan. Di antaranya Ranperda tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Ranperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Khemal menjelaskan, pembentukan peraturan daerah membutuhkan proses panjang dan harus melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan menjadi produk hukum.
“Perda ini kan tidak mudah, tahapannya panjang. Ada harmonisasi, ada konsultasi publik, kemudian sinkronisasi lagi. Itu semua harus dilalui,” jelasnya.
Dia menambahkan, proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan substansi Ranperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsultasi publik dilakukan untuk menyerap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Setelah itu, rancangan regulasi kembali disinkronkan sebelum memasuki tahapan pembahasan akhir dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan target legislasi tercapai, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya terus memantau perkembangan setiap Ranperda yang masuk dalam program tahun ini.
“Insyaallah dari 12 Propemperda tahun 2026 maksimal pertengahan Desember kita selesaikan. Targetnya jangan sampai ada yang tidak terselesaikan,” tegasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Khemal juga menyoroti sejumlah regulasi yang masih membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya Ranperda tentang Perpustakaan yang proses pembahasannya masih menunggu kesiapan pihak pemerintah daerah.
Dia berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat agar pembahasan seluruh Ranperda dapat berjalan sesuai tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, penyelesaian Propemperda 2026 diharapkan berjalan optimal sehingga regulasi yang dihasilkan dapat mendukung kebutuhan pemerintahan dan pembangunan Kota Palangka Raya. (Mit).