KALAMANTHANA, Palangka Raya — Prosedur birokrasi pengurusan izin pertambangan rakyat yang berbelit-belit dinilai melumpuhkan iklim usaha masyarakat kecil. Pemusatan kewenangan di tingkat pusat menjadi tembok tebal yang menyulitkan penambang lokal untuk mengantongi legalitas resmi.
Kritik tajam tersebut dilontarkan Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan. Ia mendesak pemerintah agar memangkas jalur administrasi yang terlampau panjang, terutama pada sektor penambangan rakyat serta komoditas galian C.
“Kami melihat proses pengurusan izin tambang rakyat masih terlalu panjang. Masyarakat akhirnya kesulitan mendapatkan legalitas usaha karena semua kewenangan terpusat di pemerintah pusat,” tegas Bambang.
Ia berpendapat bahwa pemerintah daerah sepatutnya diberikan wewenang penuh dalam mengelola perizinan sektor tambang berskala terbatas. Pelimpahan hak ini penting agar durasi pengajuan izin tidak memakan waktu berlarut-larut di tingkat pusat.
“Kalau untuk galian C dengan luasan tertentu, sebaiknya cukup ditangani pemerintah daerah saja. Tidak perlu sampai ke pusat karena waktu pengurusannya sangat lama,” ujarnya.
Wakil rakyat ini menambahkan, skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada hakekatnya dibentuk demi menyokong perekonomian warga lokal. Berdasarkan hasil kajian legislatif bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), formulasi pengelolaan kawasan WPR sebenarnya telah dirancang agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Oleh sebab itu, DPRD Kalimantan Tengah meminta negara bertindak sebagai fasilitator yang responsif, bukan penjinak potensi ekonomi daerah melalui kerumitan berkas. Selama masyarakat patuh hukum dan memenuhi kewajiban teknis, kemudahan perizinan wajib diberikan secara transparan. (adt)
“Yang penting masyarakat mengajukan izin ke pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, kemudian membayar pajak dan memberikan jaminan reklamasi. Kalau itu sudah clear, seharusnya dipermudah,” pungkas Bambang.