KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Musyawarah (Banmus) menetapkan agenda strategis Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung hingga akhir Juli. Agenda itu meliputi pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda), pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Penetapan dilakukan dalam rapat Banmus bersama Tim Pemprov Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (8/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Riska Agustin, dengan dihadiri Wakil Ketua II Muhammad Ansyari dan Wakil Ketua III Junaidi.
Riska menyebut Banmus memprioritaskan rapat Panitia Khusus (Pansus) bulan ini untuk raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“DPRD berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembahasan sejumlah raperda yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah,” ujarnya.
Fokus utama tertuju pada Raperda Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pansus juga menjadwalkan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, serta Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan (MBLB).
“Tentu kami DPRD akan terus mengoptimalkan kinerja pansus supaya setiap tahapan pembahasan raperda dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Berdasarkan hasil Banmus, Rapat Paripurna ke-2 digelar 19 Juni 2026 untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada 25 Juni, Rapat Paripurna ke-3 mengagendakan pidato pengantar Gubernur atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, disusul pemandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke-4, 26 Juni.
Memasuki Juli 2026, pembahasan raperda tersebut berlanjut lewat rapat Badan Anggaran bersama Tim Pemprov Kalteng. Persetujuan bersama dijadwalkan pada Rapat Paripurna ke-6, 16 Juli 2026. Pada 17 Juli, dewan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Masa Persidangan III ditutup dengan reses perseorangan pimpinan dan anggota DPRD pada 19 hingga 26 Juli 2026.
Riska berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kalteng. (adt)