KALAMANTHANA, Jakarta – Kabar anyar datang dari Istana Kepresidenan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto bertemu pada Selasa pagi. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, sekitar 2,5 jam.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang wakil presiden bersama tentunya dengan Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Tapi, dia sekaligus meluruskan informasi yang sementara beredar, bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penolakan.
“Kami juga ingin meluruskan tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjutnya.
Namun, dalam diskusi, Presiden banyak berikan saran-saran. “Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tambahnya.
Gibran Rakabuming Raka makin terpojok setelah dua lembaga tinggi pengadilan mengeluarkan putusan terkait polemik surat keterangan ijazahnya. Keduanya yakni putusah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Dua putusan tersebut membuat sejumlah pihak mendorong agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Jika tidak, proses konstitusional di DPR dimungkinkan bisa berjalan.
Salah satu yang mulai bersikap adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka meminta DPR perlu mengambil langkah politik menindaklanjuti polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka itu.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan keputusan lembaga peradilan telah memberikan dasar yuridis yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme politik di parlemen.
“Keputusan MK dan MA jelas dan tegas. Fakta yuridis jelas. Sekarang proses politis. Wajib ditindaklanjuti DPR,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.
Ia menilai tindak lanjut terhadap keputusan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Mardani melihat di tengah gejolak yang terjadi, Gibran Rakabuming Raka memiliki jalan terbaik untuk diambil. Jalan tersebut adalah mengundurkan diri sebagai wakil presiden.
“Apakah Mas Gibran mau mundur, itu hak beliau. Tapi proses di DPR harus jalan,” katanya.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera, sebelumnya juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Menurut Andreas, pengunduran diri menjadi pilihan yang perlu diambil Gibran. Jika tidak, DPR dinilai harus melanjutkan proses pemakzulan terhadapnya.
Andreas mengatakan, dorongan agar Gibran mengundurkan diri sebenarnya telah disuarakan sejak awal oleh sejumlah anggota DPR hingga kalangan pengamat, tetapi belum mendapat respons.
“Dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat, sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” kata Andreas.
Ia menilai Gibran bersama para pendukungnya justru terus mempertahankan klaim kepemilikan ijazah. Andreas mengingatkan bahwa Gibran sebelumnya pernah menyampaikan pernyataan mengenai ijazah SMA sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah. 'Kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
Andreas mendesak DPR menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran.
Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ia juga mengingatkan DPR berpotensi mendapat tuntutan dari masyarakat apabila tidak menjalankan proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Andreas menilai pengabaian terhadap putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat memunculkan persoalan baru terkait pelaksanaan kedaulatan rakyat. (*)