KALAMANTHANA, Kasongan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Katingan tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa pagi (10/11/2026).
Asisten I Setda Katingan, Kalpin, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan Perbup ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa (pemdes), serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Kalpin menekankan lima poin penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyusunan regulasi ini:
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan: Seluruh substansi rancangan Perbup harus selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya yang mengatur tentang pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, serta penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemdes.
Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan Desa: Penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan serta keberlanjutan penganggaran, tanpa mengorbankan pembiayaan pelayanan publik dan prioritas pembangunan desa.
Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas: Pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan harus disesuaikan dengan kedudukan, tanggung jawab, serta beban kerja masing-masing aparatur penyelenggara pemdes sesuai ketentuan yang berlaku.
Kejelasan Mekanisme Penganggaran dan Pembayaran: Rancangan Perbup harus mengatur secara jelas sumber pendanaan, persyaratan, mekanisme pembayaran, pertanggungjawaban, hingga pengawasan guna menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Memperkuat Koordinasi dan Harmonisasi: Memastikan adanya koordinasi yang erat antarperangkat daerah.
Kalpin juga meminta kepada DPMD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pencermatan secara menyeluruh, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun kemampuan anggaran.
“Sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat dilaksanakan,” tandasnya sekaligus menyampaikan apresiasi dan harapan agar rakor ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan pemerintah desa di kabupaten berjuluk Bumi Penyang Hinje Simpel ini.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala DPMD Kabupaten Katingan Ponny Natalia beserta jajaran, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Katingan, Kepala Bagian Hukum, perwakilan Inspektorat Kabupaten Katingan, para camat, serta tamu undangan lainnya. (sly)