KALAMANTHANA, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperjuangkan pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu sekaligus mendorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika serta memperluas akses layanan pemulihan bagi masyarakat.
Langkah itu ditempuh Bupati Barito Timur M. Yamin bersama Wakil Ketua II DPRD Barito Timur Eskop melalui audiensi dengan jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Pertemuan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi.
Dalam audiensi tersebut, M. Yamin menyampaikan kesiapan pemerintah daerah mendukung pembangunan balai rehabilitasi di atas lahan hibah seluas 15 hektare. Pemkab Barito Timur juga mengusulkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan BNNK Barito Timur.
Fasilitas yang direncanakan mencakup layanan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan dengan mengacu pada standar nasional serta desain bangunan yang ditetapkan BNN RI.
Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, dr. Amrita Devi, menekankan pentingnya pemenuhan standar teknis bangunan, kelengkapan fasilitas pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia yang proporsional.
Sebagai bentuk pendampingan, BNN RI memberikan asistensi berupa prototipe desain bangunan yang mengacu pada Buku Desain Model BNN RI Tahun 2020 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022.
Selain pembangunan fasilitas rehabilitasi, kesiapan 23 formasi pegawai untuk BNNK Barito Timur juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
M. Yamin menegaskan, pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu bukan sekadar menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan, melainkan investasi sosial untuk menyelamatkan masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
"Kami berharap rencana pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu dan pembentukan BNN Kabupaten Barito Timur dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Kami ingin masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika mendapatkan akses pemulihan yang layak tanpa harus menghadapi kendala jarak dan biaya," tegas Yamin.
Menurutnya, penanggulangan narkotika tidak cukup hanya melalui pencegahan dan penindakan hukum. Upaya tersebut perlu diimbangi pelayanan rehabilitasi terintegrasi agar para penyalahguna narkotika memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Untuk mendukung proses pemulihan, Pemkab Barito Timur juga mendorong sinergi lintas sektor. Upaya tersebut antara lain melalui pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja, serta penguatan edukasi dan pencegahan narkotika di lingkungan pendidikan.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Barito Timur berharap dukungan dan pendampingan BNN RI dapat mempercepat realisasi pembangunan balai rehabilitasi sekaligus pembentukan BNNK Barito Timur.
Kehadiran kedua fasilitas tersebut diharapkan memperkuat pelayanan rehabilitasi, memperluas jangkauan pencegahan, dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Barito Timur yang sehat dan produktif. (Anigoru).