DPRD Kotim Minta Penanganan Karhutla Dilakukan Lebih Terencana

Penulis: Huda  •  Senin, 16 November 2026 | 20:36:45 WIB
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim, Andi Lala

KALAMANTHANA, Sampit - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Upaya pencegahan, deteksi dini, serta kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim, Andi Lala, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pemerintah daerah perlu memperkuat langkah antisipasi dengan membangun sistem pencegahan yang terkoordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurutnya, pengalaman menghadapi karhutla menunjukkan bahwa kesiapan sebelum kebakaran terjadi sangat menentukan keberhasilan penanganan di lapangan. Karena itu, pemantauan wilayah rawan, penguatan informasi titik panas, serta kesiapan personel dan peralatan harus menjadi perhatian dalam perencanaan penanggulangan.

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara terencana, dengan mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Kita ingin setiap potensi kebakaran bisa diketahui lebih awal sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (16/11/2026)

Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kebakaran juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat akibat kabut asap, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berdampak terhadap kegiatan pendidikan dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu ditempatkan sebagai agenda bersama yang dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun pola koordinasi yang kuat dengan TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Andi Lala menegaskan, kolaborasi lintas sektor perlu diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas dan langkah konkret di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai potensi kebakaran dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas terkait.

“Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, dunia usaha hingga pemerintah desa. Pencegahan karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus memiliki kepedulian dan kesiapan yang sama untuk menjaga wilayah Kotim,” tegasnya.

Selain memperkuat koordinasi, ia juga mendorong optimalisasi pemantauan titik panas atau hotspot sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Informasi yang diperoleh perlu segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan agar potensi kebakaran dapat diketahui secara lebih akurat.

Menurutnya, kecepatan dalam merespons laporan masyarakat maupun hasil pemantauan sangat penting. Kebakaran yang masih dalam skala kecil akan lebih mudah ditangani apabila diketahui sejak awal dan didukung kesiapan personel serta sarana pemadaman.

Ia juga menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, terutama mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pendampingan dapat membantu membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan dengan cara yang lebih aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotim juga diharapkan terus diperkuat. Dunia usaha perlu berperan aktif dalam menjaga kawasan sekitar wilayah operasionalnya, termasuk menyiapkan personel, peralatan, serta sarana pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Andi Lala mengingatkan bahwa kawasan hutan dan lahan gambut merupakan bagian penting dari kekayaan alam Kotim yang harus dijaga keberlangsungannya. Kerusakan akibat kebakaran dapat menimbulkan dampak jangka panjang sehingga upaya perlindungan lingkungan perlu menjadi perhatian seluruh pihak.

“Lahan gambut dan hutan yang kita miliki merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga bersama. Tanggung jawab ini bukan hanya berada di tangan pemerintah dan petugas pemadam, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha serta kesadaran masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat terus mengevaluasi pola penanganan karhutla, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan di lapangan hingga pemulihan wilayah terdampak. Evaluasi tersebut penting agar setiap pelaksanaan program dapat menjadi bahan perbaikan dalam menghadapi potensi kebakaran pada masa mendatang.

DPRD Kotim, lanjutnya, mendorong agar upaya penanggulangan karhutla menjadi bagian dari perencanaan daerah yang berkesinambungan. Dengan dukungan koordinasi lintas sektor, kesiapan sumber daya, serta partisipasi masyarakat, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga kesehatan warga, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

“Harapan kita, penanganan karhutla ke depan semakin mengedepankan kesiapan dan pencegahan. Jangan menunggu kebakaran meluas baru bergerak. Dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, Kotim bisa lebih siap menghadapi ancaman karhutla serta menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” pungkasnya. (Su).

Reporter: Huda
Back to top