Satu Lagi Polisi Diputus Pemecaran Gegara Penyadapan Presiden, Kali Ini Irjen Eko Hadi Santoso

Penulis: Redaksi  •  Rabu, 18 November 2026 | 06:30:53 WIB

KALAMANTHANA, Jakarta – Satu lagi jenderal polisi tumbang gara-gara kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini Irjen Eko Hadi Santoso.

Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.

“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa, usai sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso.

Selain sanksi administratif, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko Hadi Santoso merupakan perbuatan tercela.

Trunoyudo menjelaskan, majelis menyatakan Eko Hadi Santoso terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Eko Hadi Santoso dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan tersebut, Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding.

Eko Hadi Santoso merupakan jenderal kedua kepolisian yang diputuskan KKEP bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat akibat kasus tersebut. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution mengalami nasib serupa.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. (*)

Reporter: Redaksi
Back to top