Sesal Kemudian Tiada Berguna, Irjen Eko Hadi Santoso Minta Maaf

Penulis: Redaksi  •  Rabu, 18 November 2026 | 06:54:32 WIB

KALAMANTHANA, Jakarta – Wajah Irjen Eko Hadi Santoso terlihat dingin. Mengenakan baju tahanan berwarna biru, dia masuk ke mobil yang membawanya kembali ke sel tahanan Mako Brimob. Dia menyesal.

Irjen Eko Hadi Santoso, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dinyatakan bersalah dan diputuskan menjalani sanksi pemecatan alias pemberhentian dengan tidak hormat. Dia menyatakan banding atas putusan itu.

Meski mengajukan banding, Irjen Eko Hadi Santoso, menurut Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak itu.

“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam.

Anam mengatakan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan mendapat kesempatan untuk menjelaskan kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta terkait penyadapan.

Menurut dia, keterangan para saksi tersebut cukup menjelaskan kerangka peristiwa yang terjadi.

“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," ujarnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan Eko Hadi Santoso melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Eko Hadi Santoso dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Selain itu, Eko Hadi Santoso juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Pada Selasa (10/11), Divisi Propam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. Ahrie Sonta juga menyatakan banding atas putusan tersebut. (*)
 

Reporter: Redaksi
Back to top