Jangan Abaikan Hak Masyarakat, DPRD Kotim Desak Perusahaan Segera Realisasikan Plasma

Penulis: Redaksi  •  Sabtu, 21 November 2026 | 21:49:41 WIB
M Abadi

KALAMANTHANA, Sampit – Pemenuhan kewajiban kebun plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Perusahaan yang hingga kini belum merealisasikan kewajiban tersebut diminta segera mengambil langkah konkret agar masyarakat di sekitar wilayah perkebunan turut mendapatkan manfaat dari aktivitas investasi yang berkembang di daerah.

Persoalan plasma tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dalam kegiatan usaha perkebunan, tetapi juga menyangkut hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.

Keberadaan investasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, melainkan juga oleh warga yang berada di sekitar kawasan operasional.

Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi, menegaskan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban plasma harus segera menindaklanjutinya. Ia mengingatkan bahwa kewajiban tersebut harus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha perkebunan di Kotim.

"Kami meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum merealisasikan kewajiban plasma agar segera melaksanakannya sesuai ketentuan. Sebab, sebagian besar perusahaan di Kotim sudah menjalankan kewajiban tersebut," tegasnya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Politisi PKB ini, pelaksanaan kewajiban plasma merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kemitraan yang berimbang.

Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang berada di sekitar kawasan perkebunan, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat ekonomi dari pengembangan sektor tersebut.

Apalagi, perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perekonomian di Kotim. Perkembangannya turut berkaitan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, perputaran ekonomi masyarakat, hingga tumbuhnya berbagai kegiatan usaha pendukung.

Namun, pertumbuhan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara konsisten. Salah satunya memastikan kemitraan melalui kebun plasma berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, hubungan antara investasi dan kepentingan masyarakat dapat terbangun secara lebih seimbang.

Ia juga menilai, realisasi plasma perlu memiliki kejelasan dari sisi pelaksanaan. Mulai dari kepastian lahan, pengelolaan kebun, hingga mekanisme pembagian hasil harus dipahami oleh masyarakat yang menjadi mitra perusahaan.

Keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul perbedaan pemahaman yang berpotensi memicu persoalan di kemudian hari.

Di samping itu, perusahaan diharapkan tidak memandang kewajiban plasma sebatas pemenuhan administrasi atau persyaratan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lebih dari itu, kemitraan tersebut harus diwujudkan secara nyata dan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari sisi pemerintah daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan juga perlu diperkuat. Instansi teknis terkait diharapkan memiliki data dan pemetaan yang jelas mengenai perusahaan perkebunan yang telah memenuhi kewajibannya maupun yang masih belum merealisasikan plasma.

Pendataan tersebut penting sebagai dasar evaluasi sekaligus menentukan langkah tindak lanjut. Dengan informasi yang terukur, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kemitraan perkebunan berjalan dan bagian mana yang masih memerlukan perhatian.

Apabila terdapat kendala dalam realisasi plasma, penyelesaiannya perlu melibatkan seluruh pihak terkait. Perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat perlu membangun komunikasi terbuka untuk mencari jalan keluar tanpa mengabaikan hak maupun kepentingan masyarakat.

DPRD Kotim berharap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban tidak terus menunda pelaksanaannya. Terlebih, ketika perusahaan lain sudah menjalankan ketentuan tersebut, hal itu seharusnya menjadi dorongan bagi seluruh pelaku usaha untuk menunjukkan komitmen yang sama.

Pada akhirnya, keberhasilan investasi perkebunan tidak hanya dilihat dari luas lahan yang dikelola, besarnya produksi, maupun keuntungan yang diperoleh. Kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam menilai keberadaan sebuah investasi.

Pemenuhan kewajiban plasma diharapkan mampu memperkuat kemitraan, membuka kesempatan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tanggung jawab yang dijalankan secara konsisten, investasi perkebunan kelapa sawit di Kotim dapat terus berkembang tanpa mengesampingkan hak masyarakat yang turut menjadi bagian dari lingkungan tumbuhnya usaha tersebut.(su)
 

Reporter: Redaksi
Back to top