KALAMANTHANA, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) II penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Lamandau tersebut dibuka Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Lamandau, Meigo Basel, mewakili Bupati Lamandau.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Meigo Basel, disampaikan RPPLH merupakan instrumen penting untuk menentukan arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun, yakni periode 2026–2056.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

“Penyusunan RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Bupati juga berharap forum tersebut menjadi ruang diskusi konstruktif untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tantangan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lamandau.

Sementara itu, Plt. Kepala DLHK Kabupaten Lamandau, Dr. Ostra Wungkana, menjelaskan FGD II merupakan tahapan lanjutan dalam penyusunan RPPLH. Pembahasan difokuskan pada perumusan skenario, visi, dan arah kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup untuk periode 2026–2056.

Materi yang dibahas mencakup tujuh isu strategis lingkungan hidup, tujuh arah kebijakan, program indikatif, serta target indikator kinerja utama (IKU).

"Melalui masukan dan diskusi bersama peserta, diharapkan dokumen RPPLH dapat disempurnakan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah serta menjadi pedoman pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan," ujarnya. (Gdi).