KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota DPR RI asal Kalimantan Tengah Hamdhani mendesak Pemerintah Pusat segera mengoperasikan sejumlah mesin pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di provinsi nomor dua terluas di Indonesia itu.
Menurutnya, selama ini daya listrik Kalteng yang beban puncaknya mencapai 500 megawatt dipasok dari empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam dari provinsi Kalimantan Selatan berkapasitas 525 megawatt.
“Cadangan daya yang maksimalnya hanya 25 megawatt tidak mencukupi, terutama jika terpaksa dilakukan pemeliharaan pembangkit. Minimnya cadangan tersebut pasti menimbulkan pemadaman jika ada pemeliharaan. Jadi, krisis listrik di Kalteng telah terjadi bertahun-tahun lalu,” katanya di Palangka Raya, Senin (6/6/2016).
Legislator Partai Nasdem itu menyebut untuk mengatasi kekurangan daya listrik, sebenarnya pemerintah bersama sejumlah perusahaan swasta telah membangun beberapa pembangkit di Kalteng, hanya sampai sekarang tidak kunjung beroperasi.
Hal itu terlihat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PT PLN (Persero) pada tahun 2011 telah memulai pembangunan PLTU di Pulang Pisau berkapasitas 2x65 MW dan rencananya akan beroperasi pertengahan tahun ini.
“Juli 2013 PT PLN (Persero) juga menandatangani kontrak dengan konsorsium Wartsila Finland Oy, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk membangun Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Bangkanai berkapasitas 155 MW di Desa Karendan, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara,” beber Hamdani.
Tidak hanya itu, pada Juli 2013 PLN juga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Atman Energy untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) berkapasitas 2 megawatt di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
PLTU Buntoi di Kabupaten Kapuas yang memiliki kapasitas 2x60 megawatt juga belum bisa mengatasi kekurangan daya listrik Kalteng. Di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat telah disokong pasokan daya dari PLTU PT Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) yang berkapasitas 2x5,5 megawatt serta PT Korintiga Hutani sebesar 2x3,5 megawatt. Dan, Kabupaten Sukamara maupun Lamandau masih mengandalkan pasokan dari PLTD.
"Sampai sekarang, pemadaman bergilir tidak terhindarkan di Kalteng. Kita meminta seluruh pembangkit listrik yang akan menyuplai daya ke jaringan interkoneksi se-Kalselteng harus secepatnya dioperasikan. Kalau sudah demikian, pasokan listrik ke beberapa daerah di Kalteng tidak lagi mengandalkan pembangkit diesel yang sudah uzur," demikian Hamdani. (ant/akm)