KALAMANTHANA, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kotim, Irawati, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025, Senin (10/11).
Dalam sambutannya, Irawati menegaskan Rakordalev menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran. Forum tersebut juga menjadi wadah evaluasi capaian serta identifikasi kendala pelaksanaan pembangunan hingga triwulan ketiga.
“Kegiatan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran, sekaligus sebagai forum bersama untuk mengevaluasi capaian dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan pembangunan hingga triwulan ketiga tahun ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan arah pembangunan Kotim telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan utama, yakni RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD 2026. Ketiga dokumen tersebut menjadi pedoman penting bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan berorientasi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan daerah.
Irawati mengungkapkan kondisi ekonomi Kotim menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan meningkat dari 1,81 persen pada 2023 menjadi 4,10 persen pada 2024. Namun, tantangan ke depan semakin berat karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menurun signifikan, dari Rp1,718 triliun pada 2025 menjadi Rp1,380 triliun di 2026.
“Penurunan ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah strategis berupa efisiensi anggaran, optimalisasi sumber-sumber PAD, serta mendorong sinergi antar perangkat daerah agar capaian pembangunan tetap berjalan sesuai target,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Irawati juga mengingatkan pentingnya mempercepat realisasi belanja daerah. Dari total pagu APBD Perubahan 2025 sebesar Rp2,385 triliun, realisasi hingga Oktober baru mencapai 56,06 persen. Menurutnya, kondisi ini perlu segera diperbaiki agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal. (Darmo).