KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Daerah Pemilihan (Dapil) I melakukan reses ke Kelurahan Banturung, Kamis (9/4/2026). Dalam kegiatan tersebut, ketiadaan program pembangunan infrastruktur dasar pada Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi sorotan utama warga.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengungkapkan bahwa isu infrastruktur fisik selalu mendominasi setiap reses di wilayah Dapil I. “Permasalahan yang paling mendominasi adalah infrastruktur dasar, meliputi perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, dan drainase,” ujarnya.
Secara khusus, warga menyoroti kondisi Jalan KKN yang menjadi akses penting menuju MTSN, SMK, serta rumah ibadah. Jalan dan jembatan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) juga diusulkan untuk diperbaiki karena dinilai kurang layak.
Syaufwan menyebutkan bahwa pada TA murni 2026 belum ada program pembangunan infrastruktur dasar fisik yang dialokasikan untuk Kelurahan Banturung. “Dalam TA murni 2026 ini tidak ada program kegiatan pembangunan infrastruktur dasar fisik yang turun di kelurahan Banturung,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, warga mengeluhkan langkanya gas elpiji di pasaran setempat yang menyulitkan kebutuhan sehari-hari. Mereka juga mengusulkan agar layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dilakukan di tingkat kelurahan agar lebih mudah diakses.
Permasalahan serius lainnya adalah peredaran narkoba di Kelurahan Banturung dan Kecamatan Bukit Batu. Warga berharap pihak terkait segera mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran barang terlarang tersebut. (Mit).