KALAMANTHANA, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur boleh saja silih berganti. Tapi, yang abadi adalah kerusakan jalan di Desa Soren, Kecamatan Kota Besi.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur, potret kontras justru terlihat di Desa Soren, Kecamatan Kota Besi. Jalan utama desa yang rusak parah sejak 1997 itu hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan serius, meski kepemimpinan daerah telah berkali-kali berganti.
Bagi warga, kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan simbol panjangnya janji pembangunan yang tak kunjung menembus wilayah mereka.
Salah seorang warga, Eef Saifullah (26), menyebut jalan desa yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat itu seolah dibiarkan tanpa kepastian penanganan.
Ia menuturkan, perbaikan yang sempat dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya hanya bersifat sementara dan tidak berlanjut.
“Jalan rusak ini dari zaman Presiden Soeharto tahun 1997. Berkali-kali ganti bupati, pernah digarap pakai ekskavator di zaman Bupati Supian Hadi, tapi setelah itu ditinggalkan, sampai sekarang tidak ada kelanjutan,” ujar Eef, Senin 22 Juni 2026.
Kondisi jalan yang memprihatinkan itu berdampak langsung pada seluruh aspek kehidupan warga. Akses menuju sekolah, layanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian menjadi terhambat.
Jalan yang menghubungkan Desa Soren dengan Desa Camba dan Desa Simpur itu disebut warga sebagai jalur vital yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
Namun kenyataannya, mobilitas warga justru terhambat setiap hari.
“Jalan ini akses utama kami untuk bekerja, sekolah, berobat, dan mengangkut hasil kebun, tapi kondisinya sangat menyulitkan,” kata Eef.
Secara geografis, Desa Soren berada di antara Desa Camba dan Desa Simpur dengan jarak sekitar 4 kilometer ke Camba dan 1 kilometer ke Simpur.
Ironisnya, menurut warga, kondisi jalan di dua desa tersebut sudah jauh lebih baik dibanding akses menuju Soren, seolah desa ini tertinggal dalam peta pembangunan.
Akibat buruknya akses darat, sebagian warga terpaksa memilih jalur sungai untuk menuju pusat kota Sampit. Namun pilihan itu bukan tanpa beban. Biaya transportasi air yang tinggi membuat warga kecil, terutama petani, semakin terjepit secara ekonomi.
“Kalau ke kota harus pakai angkutan air, tapi biayanya mahal sekali bagi petani,” ujarnya.
Warga menilai kondisi ini mencerminkan minimnya keseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Keluhan yang terus berulang dari tahun ke tahun dianggap belum mendapatkan respons konkret di lapangan.
Kini, warga hanya berharap pemerintah daerah tidak lagi berhenti pada janji dan wacana. Mereka mendesak adanya kejelasan status jalan tersebut apakah menjadi kewenangan desa, kabupaten, atau provinsi agar tidak terus saling lempar tanggung jawab.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai warga negara. Jalan ini akses utama untuk sekolah, ke rumah sakit, dan mengangkut hasil panen. Kami berharap pemerintah benar-benar turun melihat langsung,” tegas Eef.
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Soren terus menunggu perbaikan jalan itu dengan kepastian yang tak kunjung datang. (su)