KALAMANTHANA, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan aktivitas pertambangan yang legal, tertib, dan berkelanjutan.
Rapat berlangsung di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/2026), dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD, serta dihadiri anggota DPRD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bahrum F. Girsang, Kapolres Barito Utara, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan penambang emas.
Mery Rukaini menegaskan RDP digelar untuk mencari solusi terbaik atas aspirasi masyarakat terkait pengelolaan pertambangan rakyat. “Kita harus duduk bersama merumuskan langkah terbaik ke depan. DPRD siap mendorong upaya yang menjadi kewenangan daerah, namun tetap mengikuti aturan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan WPR harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. “Harapan kita, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal, aman, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi keluarga maupun daerah,” tambahnya.
RDP menghasilkan dua kesimpulan penting:
- Usulan WPR ke Menteri ESDM melalui Bupati dan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi RTRW Kabupaten Barito Utara.
- Pembentukan Pansus WPR oleh DPRD dan Pemkab Barito Utara.
Melalui RDP ini, DPRD dan Pemkab berharap terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Keberadaan WPR diharapkan menjadi solusi legal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. (Sly).