KALAMANTHANA, Muara Teweh – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat pengurusan dokumen perizinan yang masih menjadi kendala agar pembangunan dan investasi tidak terhambat. “Kami tidak ingin pembangunan di Barito Utara terhambat hanya karena persoalan administrasi dan perizinan yang berlarut-larut,” tegasnya.
Taufik juga menyoroti persoalan status kawasan hutan produksi yang masih melekat pada sejumlah lahan yang telah dimanfaatkan untuk fasilitas pemerintahan. Kondisi ini dinilai perlu solusi jelas agar program pembangunan tidak terkendala.
Ia menegaskan DPRD siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat memperjuangkan penyelesaian persoalan hingga ke tingkat pusat. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap kapan saja untuk bersama-sama menyampaikan langsung persoalan ini kepada kementerian maupun Komisi XII DPR RI,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat mengetahui kondisi nyata yang dihadapi daerah, khususnya terkait status kawasan dan kebutuhan pembangunan di Barito Utara.
Taufik berharap koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, dan pusat semakin diperkuat sehingga hambatan dapat segera diselesaikan demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Sly).