KALAMANTHANA, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memetakan arah pembangunan tahun 2027. Di tengah tekanan ekonomi nasional dan global, pemerintah daerah dituntut menjaga pertumbuhan tetap positif tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD diarahkan agar tidak hanya membiayai pemerintahan, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kotim, Senin (13/7/2027). “Pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, KUA-PPAS bukan sekadar tahapan pembentukan APBD, melainkan fondasi untuk menentukan sektor prioritas, program yang perlu diperkuat, serta pemanfaatan keuangan daerah secara efektif. Pemerintah juga menilai kondisi ekonomi daerah sebagai dasar kebijakan anggaran. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kotim meningkat dari 4 persen pada 2024 menjadi 5,82 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,39 persen, sementara angka kemiskinan menurun hingga 5,83 persen, di bawah rata-rata nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 74,47 menjadi 74,96. Inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat terjaga. Meski indikator menunjukkan perbaikan, pemerintah mengakui tantangan ke depan semakin berat, mulai dari ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, hingga keterbatasan fiskal daerah.
“Kita berharap kinerja ekonomi Kotim pada 2027 akan lebih baik. Alhamdulillah, hingga saat ini pergerakan ekonomi daerah masih cukup stabil dan terkendali. Kondisi ini harus terus dijaga bahkan ditingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak,” kata Irawati.
Ia menegaskan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan dukungan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, anggaran daerah diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kotim. (Su).