KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya menjadikan hasil reses DPRD sebagai salah satu pijakan penting dalam menyusun program pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari lima daerah pemilihan (dapil) akan dikaji dan diintegrasikan ke dalam perencanaan pemerintah agar pembangunan semakin tepat sasaran, merata, dan sesuai kebutuhan warga.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, saat menghadiri rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Kotim di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, Selasa (28/7/2026).
Menurut Umar, reses memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
"Reses merupakan salah satu media komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Kami mendengarkan seluruh hasil reses dari lima dapil sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian, hingga kebutuhan dasar lainnya. Seluruh usulan tersebut akan dipelajari bersama perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Kabupaten Kotim, lanjut Umar, mengapresiasi kerja DPRD yang telah turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
"Hasil reses yang disampaikan DPRD kami apresiasi karena sejalan dengan arah pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat menjadi masukan yang sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan," katanya.
Umar menegaskan, setiap usulan yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi. Pemerintah akan melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan usulan tersebut dengan rencana kerja, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
"Selanjutnya akan disesuaikan dengan rencana kerja OPD masing-masing sehingga dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah," jelasnya.
Selain menyerap aspirasi, hasil reses juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Masukan dari DPRD mengenai perkembangan pembangunan di lapangan dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.
"Evaluasi yang dilakukan teman-teman DPRD sangat bermanfaat bagi kami. Ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur agar semakin baik," ungkap Umar.
Pemkab Kotim berharap kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Dengan perencanaan yang semakin partisipatif, pemerintah optimistis pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur akan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah. (su)