KALAMANTHANA, Puruk Cahu – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Murung Raya mempertanyakan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp702,26 miliar atau 211,54 persen dari angka yang dianggarkan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Kabik Amaz Jasikha, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Menurut Kabik, tingginya SILPA menjadi indikator bahwa masih terdapat ruang besar untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. “Tingginya angka SILPA ini menunjukkan masih adanya ruang sangat besar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan agar dana daerah dapat terserap secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti SILPA, Fraksi PDIP juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait realisasi belanja daerah yang mencapai 91,62 persen. Fraksi menilai perlu diketahui secara rinci program maupun kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal selama tahun anggaran 2025.
Fraksi PDIP juga memberikan perhatian terhadap realisasi belanja modal yang tercatat 92,62 persen. Meski angka tersebut tergolong tinggi, pihaknya mengingatkan agar orientasi pembangunan tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran. “Yang lebih penting bukan hanya tingkat serapan anggaran, melainkan sejauh mana belanja modal tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” tegas Kabik.
Di sisi lain, Fraksi PDIP mengapresiasi capaian pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya yang mencapai Rp2,777 triliun atau 104,69 persen dari target. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target hingga 161,11 persen. Meski demikian, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong lonjakan PAD tersebut agar perencanaan pendapatan tahun mendatang lebih realistis dan akurat. (Sly).