KALAMANTHANA, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menerima aspirasi serikat buruh dalam kegiatan arahan dan diskusi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Isen Mulang, Jumat (1/5/2026) sore.
Pertemuan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan serikat pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalteng.
Dalam arahannya, Agustiar menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dengan tetap menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Ia mengapresiasi serikat buruh yang memilih menyampaikan aspirasi melalui dialog.
“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar Agustiar.
Ia juga meminta setiap bentuk partisipasi masyarakat dalam isu nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.
“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegasnya.
Menurut Agustiar, semangat kebersamaan dan persatuan yang menjadi bagian dari kearifan lokal Kalteng perlu terus dijaga dalam menghadapi berbagai persoalan.
“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar turut menyampaikan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan. Penurunan kemampuan anggaran pembangunan membuat pemerintah membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak.
“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalteng menyatakan tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja.
Salah satu perhatian pemerintah adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Agustiar menegaskan perusahaan yang berinvestasi di Kalteng diharapkan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegasnya.
Selain ketenagakerjaan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah. Agustiar menyebut pendidikan sebagai salah satu instrumen penting untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjutnya, telah menggagas program kuliah gratis serta sejumlah intervensi sosial bagi masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga buruh.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan upah minimum, perlindungan pekerja outsourcing, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Persoalan jam kerja yang dinilai melebihi ketentuan serta masih adanya perusahaan yang belum memenuhi standar kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, unsur Forkopimda menyatakan komitmen memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Aparat kepolisian juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjaga stabilitas pembangunan di Kalteng. (Mit).