KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul datangnya musim kemarau serta meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah.
Bupati Barito Timur, M. Yamin, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Kabupaten Barito Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (2/9/2026).
Menurut M. Yamin, karhutla memerlukan perhatian serius karena dampaknya sangat luas, mulai dari munculnya kabut asap, terganggunya aktivitas warga, hingga mengancam kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan di lapangan.
Sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, sektor swasta, hingga relawan dinilai menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur harus bergerak bersama, karena dampak karhutla ini dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar M. Yamin.
Ia menekankan pentingnya penguatan pencegahan sejak dini, khususnya di area rawan kebakaran. Pemantauan kondisi lapangan, kesiapan personel, kelengkapan peralatan pemadam, serta ketersediaan sumber air harus dipastikan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat saat muncul titik api.
Bupati juga menginstruksikan jajaran kecamatan dan desa untuk aktif memantau wilayah masing-masing dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran.
“Jangan tunggu api membesar baru bergerak. Deteksi dini dan laporan cepat sangat penting agar kebakaran bisa segera ditanggulangi,” tegasnya.
Selain aparat dan pemerintah, M. Yamin mengingatkan perusahaan yang beroperasi di Barito Timur untuk turut berperan aktif sesuai kewenangannya, termasuk menyiagakan sarana, prasarana, serta personel pemadam.
Ia mengingatkan bahwa karhutla merupakan persoalan bersama yang berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, keselamatan, perekonomian, dan keamanan warga. Hasil rakor diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan melalui pemetaan wilayah rawan, pendataan personel dan alat, pemetaan sumber air, patroli terpadu, serta sistem pelaporan yang cepat.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat kita terlindungi dan dampak karhutla bisa kita minimalisasi,” pungkasnya.
Rakor tersebut diikuti oleh jajaran Pemkab Barito Timur, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPBD, BMKG, OPD, para camat, lurah, kepala desa, serta relawan penanggulangan karhutla setempat. (anigoru)