KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap upaya kepolisian dalam menangani pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya.
Ia menegaskan aparat penegak hukum (APH) tidak boleh segan memproses perusahaan pembakar lahan apabila ditemukan bukti konkret. “Kalau pun terdapat pelanggaran dengan bukti yang memang ada dan riil, kita minta dari APH silakan saja diselidiki. Jika memang terbukti, kemarin sudah ada ancaman dari pemerintah pusat akan dicabut izinnya,” ujarnya, Rabu (9/9/2026).
Selain aspek hukum, politisi Gerindra ini juga mengimbau Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng untuk menunjukkan tanggung jawab sosial di tengah darurat karhutla. Ia berharap perusahaan bersinergi dengan pemerintah guna membantu penanganan bencana, baik dalam pemadaman maupun penyaluran distribusi air bersih.
“Dalam kondisi seperti ini harus saling bahu membahu. Perusahaan yang memiliki akomodasi diharapkan membantu masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Syaufwan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menjalin koordinasi dengan PDAM terkait suplai air bersih untuk masyarakat terdampak. (Mit).