KALAMANTHANA, Palangka Raya - Penguatan integritas dan pencegahan korupsi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara Shalahuddin saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan. Dalam kegiatan itu, Shalahuddin didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara serta Plt Kepala Dinas PUPR.
Shalahuddin mengatakan, penguatan integritas dan pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Shalahuddin.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Melalui rakor ini, kita memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, bersih dan berintegritas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Shalahuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Barito Utara untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Sly).