KALAMANTHANA, Sampit – Sulitnya menjangkau titik api dan terbatasnya sumber air jadi tantangan serius penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan dukungan tambahan berupa peralatan pemadaman hingga pembangunan sumur bor di kawasan rawan kebakaran.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi penanganan darurat karhutla di rumah jabatan Bupati Kotim, Jalan A Yani, Sampit, Jumat (9/10/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membahas kebutuhan mendesak di lapangan, terutama menyangkut sarana pemadaman dan akses menuju kawasan yang terbakar.
Sejumlah wilayah di Kotim masih menghadapi kendala geografis yang menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Di beberapa lokasi, kendaraan roda empat tidak dapat menjangkau titik api.
Petugas harus menggunakan kendaraan roda dua, bahkan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mencapai lokasi kebakaran.
Kondisi itu membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan waktu serta tenaga lebih besar. Padahal, akses yang terbatas menjadi tantangan tersendiri ketika petugas harus segera menangani api agar tidak meluas ke kawasan lain.
Agustiar mengatakan, pemerintah provinsi akan berupaya membantu kebutuhan yang dapat didukung sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya. Sejumlah kebutuhan yang dibahas meliputi mesin alkon, selang pemadam dan pembangunan sumur bor untuk menunjang penanganan di lapangan.
“Kami telah membahas berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari mesin alkon dan selang pemadam hingga pembangunan sumur bor. Dukungan yang memungkinkan akan kami upayakan agar petugas memiliki sarana yang lebih memadai dalam menghadapi kebakaran di Kotim,” ujar Agustiar.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah yang terkoordinasi karena dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan yang terbakar. Kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat transportasi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan di luar ruangan, seperti petani, nelayan dan buruh, turut menghadapi dampak ketika kualitas udara memburuk. Karena itu, upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan langkah pencegahan serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Agustiar menekankan pentingnya kerja sama pemerintah daerah, petugas pemadam, perusahaan dan masyarakat dalam menghadapi karhutla. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara jelas dan dukungan yang tersedia diarahkan pada persoalan yang paling mendesak.
Terkait wacana peningkatan status karhutla menjadi bencana nasional, Agustiar menilai hal tersebut belum diperlukan untuk saat ini.
Menurutnya, upaya penanganan yang sedang berjalan perlu terus dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan perkembangan kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan warga. Berdasarkan pengecekan ke rumah sakit yang disampaikannya, terdapat perkiraan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan hari-hari biasa.
Namun, Agustiar mengingatkan bahwa peningkatan kasus tersebut tidak dapat langsung dikaitkan seluruhnya dengan karhutla. Kondisi cuaca yang memasuki masa pancaroba juga dapat memengaruhi kesehatan sehingga diperlukan penilaian secara menyeluruh.
“Dampak karhutla terhadap masyarakat menjadi perhatian kami, baik dari sisi kesehatan maupun aktivitas sehari-hari. Karena itu, penanganan harus terus dioptimalkan, kebutuhan petugas dievaluasi, dan koordinasi antarpihak diperkuat agar langkah yang dilakukan semakin efektif,” tegasnya.
Di lapangan, keterbatasan akses terutama menjadi tantangan di Kecamatan Mentaya Seberang, Seranau dan Pulau Hanaut. Kawasan tersebut memiliki sejumlah titik kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan operasional biasa.
Kendaraan trail menjadi salah satu kebutuhan yang diusulkan untuk membantu mobilitas petugas menuju lokasi yang jauh dari jalan utama. Dengan kendaraan yang sesuai kondisi medan, petugas diharapkan dapat mendekati titik api dengan lebih mudah sebelum melanjutkan pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia.
Selain akses, persoalan ketersediaan air juga membutuhkan perhatian. Pemerintah daerah telah melakukan pengeboran di sejumlah lokasi untuk mencari sumber air yang bisa dimanfaatkan dalam pemadaman. Namun, upaya tersebut belum seluruhnya membuahkan hasil.
Di salah satu titik, pengeboran telah mencapai kedalaman sekitar 40 meter, tetapi air belum ditemukan. Kondisi ini menjadi tantangan karena pasokan air merupakan kebutuhan penting, terutama ketika kebakaran terjadi jauh dari sumber air yang mudah dijangkau.
Pembangunan sumur bor di lokasi strategis diharapkan dapat membantu menyediakan sumber air yang lebih dekat dengan kawasan rawan kebakaran. Dengan demikian, petugas memiliki alternatif pasokan air dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengangkutan dari lokasi yang lebih jauh.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika kebakaran terjadi di beberapa wilayah secara bersamaan. Keterbatasan akses, peralatan dan sumber air dapat menyulitkan petugas mengatur mobilisasi serta mempertahankan upaya pemadaman, terutama pada lokasi yang jauh dari permukiman dan jalan utama. (su)