KALAMANTHANA, Sampit – Batalnya kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kotawaringin Timur tidak hanya menyisakan kekecewaan di tingkat daerah, tetapi juga memunculkan polemik setelah rekaman percakapan Wakil Bupati Irawati, dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga, Fahrizal Fitri, beredar di media sosial.
Di tengah perhatian publik tersebut, Fahrizal akhirnya menyampaikan klarifikasi mengenai komunikasi yang menjadi sorotan sekaligus menjelaskan alasan perubahan agenda kunjungan Menteri Kehutanan ke Sampit.
Ia menegaskan keberatannya terhadap penyebaran percakapan pribadi, sementara dari sisi agenda, perubahan disebut berkaitan dengan kebutuhan menghadiri rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah lain.
Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Instagram resminya, @fahrizalfitri, Jumat (16/10/2026) malam. Dalam video berdurasi 1 menit 24 detik tersebut, Fahrizal menyayangkan rekaman percakapannya dengan Irawati beredar luas. Ia menilai komunikasi yang berlangsung secara pribadi seharusnya tidak disebarluaskan.
“Saya menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan yang beredar tersebut merupakan percakapan pribadi antara saya dan Ibu Wakil Bupati. Itu satu hal yang sangat tidak etis,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi salah satu pokok klarifikasi Fahrizal di tengah ramainya pembicaraan mengenai batalnya kunjungan Menhut.
Namun, persoalan yang berkembang tidak hanya menyangkut rekaman percakapan, melainkan juga perhatian terhadap agenda kunjungan pemerintah pusat ke daerah yang sedang menghadapi persoalan lingkungan.
Fahrizal juga menjelaskan bahwa Irawati tidak pernah meminta dirinya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan ataupun undangan makan malam selama rangkaian kunjungan Menteri Kehutanan ke Sampit.
“Dalam kunjungan Pak Menteri Kehutanan ke Sampit, Ibu Wabup tidak pernah meminta kepada saya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan maupun undangan makan malam,” katanya.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai bagian komunikasi yang menurut Fahrizal perlu diluruskan. Meski demikian, persoalan mengenai penyebaran rekaman dan perubahan agenda kunjungan merupakan dua hal yang perlu dilihat secara terpisah agar polemik yang berkembang tidak mengaburkan substansi penanganan karhutla di daerah.
Mengenai alasan batalnya kunjungan, Fahrizal menyebut Menteri Kehutanan harus segera bertolak ke Pangkalan Bun untuk menghadiri rapat penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Agenda tersebut membuat rencana kedatangan ke Sampit tidak dapat terlaksana sesuai rencana semula.
Perubahan agenda itu terjadi ketika Kotim masih membutuhkan perhatian dalam penanganan karhutla. Bagi daerah yang menghadapi persoalan kebakaran dan dampak asap, kunjungan pejabat pusat berpotensi menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi terkini, kebutuhan di lapangan, serta bentuk dukungan yang diperlukan dalam penanganan bersama.
Karena itu, batalnya kunjungan Menhut menjadi perhatian tersendiri bagi daerah. Di tengah kebutuhan koordinasi lintas sektor, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting agar penanganan karhutla dapat berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Meski agenda ke Sampit tidak terlaksana, Fahrizal menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan masih memiliki rencana untuk berkunjung ke Kotim pada kesempatan berikutnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memberi sinyal bahwa peluang pertemuan dengan pemerintah daerah masih terbuka, meskipun waktu pelaksanaannya belum disebutkan secara terperinci.
“Namun demikian, Pak Menteri Kehutanan akan tetap ke Sampit, Kotim, di kesempatan berikutnya,” ujarnya.
Selain menjelaskan perubahan agenda, Fahrizal mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, melainkan memerlukan dukungan pemerintah pusat, aparat keamanan, relawan, sektor swasta, dan masyarakat.
“Karhutla ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, swasta, dan masyarakat,” tuturnya.
Pernyataan itu menempatkan penanganan karhutla sebagai persoalan utama yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan. Dukungan lintas sektor diperlukan tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan dampak, dan pemulihan wilayah terdampak.
Sebelumnya, rekaman percakapan telepon antara Irawati dan Fahrizal menyebar di media sosial dan menarik perhatian masyarakat.
Dalam rekaman tersebut, Irawati terdengar menyampaikan kekecewaan atas batalnya kunjungan Menteri Kehutanan ketika Kotim masih menghadapi persoalan karhutla.
Beredarnya rekaman itu kemudian membuka ruang perbincangan publik mengenai komunikasi antarpemerintah serta pentingnya koordinasi dalam agenda penanganan bencana.
Namun, isi percakapan yang beredar perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persoalan lain di luar keterangan yang telah disampaikan para pihak.
Klarifikasi Fahrizal memberikan penjelasan dari sisi Kementerian Kehutanan mengenai perubahan agenda sekaligus keberatannya atas penyebaran percakapan pribadi. Sementara itu, rencana kunjungan berikutnya masih menunggu realisasi.
Pada akhirnya, perhatian terhadap polemik tersebut diharapkan tidak menggeser fokus utama penanganan karhutla. Kotim masih membutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan sesuai kebutuhan lapangan, serta komunikasi yang terbuka antara pemerintah pusat dan daerah agar upaya penanganan dapat berjalan lebih efektif.
Kedatangan Menteri Kehutanan pada kesempatan berikutnya diharapkan menjadi ruang untuk membahas kondisi karhutla secara langsung, menyampaikan kebutuhan daerah, dan memperkuat langkah bersama dalam menghadapi persoalan yang berdampak pada lingkungan serta kehidupan masyarakat. (su)