KALAMANTHANA, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya menargetkan pembahasan 12 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk dalam program legislasi 2026 dapat diselesaikan hingga akhir Desember. Namun, satu raperda tentang perpustakaan akan diajukan kembali pada 2027 dalam bentuk perubahan peraturan daerah (perda).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan penyelesaian seluruh agenda legislasi tersebut menjadi harapan bersama agar tidak ada pekerjaan pembahasan yang tersisa hingga pergantian tahun.
“Harapan kita, dari 12 raperda ini semuanya bisa selesai pada akhir Desember sehingga tidak ada sisa pembahasan,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Subandi menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, raperda tentang perpustakaan tidak dilanjutkan pembahasannya pada tahun ini. Materi tersebut akan diajukan kembali pada 2027 setelah melalui penyempurnaan.
Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar substansi regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, pengajuan tahun depan bukan berupa pembentukan perda baru, melainkan perubahan terhadap perda yang telah berlaku.
“Ini sebenarnya persoalan aturan yang perlu disempurnakan dan dibahas kembali, termasuk menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi, pada 2027 nanti bukan perda baru, tetapi perda perubahan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyempurnaan regulasi merupakan bagian dari upaya memastikan aturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
DPRD Kota Palangka Raya berharap pembahasan raperda lainnya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan demikian, target penyelesaian agenda legislasi pada akhir 2026 dapat tercapai tanpa menyisakan pekerjaan pembahasan untuk tahun berikutnya. (Mit).