KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan di Kalteng tidak hanya terpusat di perkotaan. Pemerataan hingga desa dan wilayah pelosok yang masih kekurangan layanan dasar dinilai mendesak, disampaikan Riska pada Senin (25/5/2026).
Riska berharap pemerintah provinsi mempercepat langkah tersebut, terutama di kawasan pedalaman.
“Saya berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedalaman dan pelosok, agar akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dapat semakin meningkat,” ujarnya.
Desakan itu berangkat dari hasil reses di sejumlah daerah. Menurut Riska, warga masih banyak mengeluhkan persoalan mendasar, mulai dari jalan rusak, minimnya fasilitas kesehatan, hingga keterbatasan sarana pendidikan.
Ia menilai kesenjangan pembangunan antara kota dan desa masih menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab pemerintah daerah. Tanpa pemerataan, tidak semua warga dapat menikmati pelayanan publik yang layak.
“Keluhan masyarakat saat reses masih didominasi kebutuhan dasar. Infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan terutama di daerah terpencil masih menjadi perhatian utama,” katanya.
Riska memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah dalam pembahasan APBD tahun berjalan. Meski pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran, ia menekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.
Sektor pendidikan turut menjadi sorotan. Menurut Riska, masih banyak sekolah di sejumlah wilayah Kalteng yang fasilitasnya kurang memadai. Distribusi tenaga pengajar pun dinilai belum merata, sehingga kualitas pendidikan di daerah terpencil ikut terdampak.
“Masih ada sekolah dengan kondisi fasilitas yang belum layak dan kekurangan tenaga pengajar. Ditambah lagi pembangunan jalan kewenangan provinsi juga belum sepenuhnya merata,” ujarnya. (adt)