KALAMANTHANA, Palangka Raya – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Hj. Siti Nafsiah, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian keluhan warga di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah (Kalteng). Persoalan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan itu dinilai masih menjadi perhatian serius.
Menurut Nafsiah, warga di daerah pelosok paling sering mengeluhkan jalan rusak, kekurangan tenaga pendidik, minimnya tenaga kesehatan, serta terbatasnya fasilitas pelayanan dasar. Keluhan itu terus mengalir kepada para wakil rakyat.
“Keluhan terkait jalan rusak, kekurangan guru dan tenaga kesehatan masih sering kami terima dari masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, persoalan itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan memengaruhi aktivitas sehari-hari warga, terutama di wilayah yang akses pembangunannya masih terbatas.
DPRD Kalimantan Tengah, kata Nafsiah, terus menerima laporan dari masyarakat. Isinya seputar sulitnya akses transportasi akibat jalan rusak, serta kurangnya guru dan layanan kesehatan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat warga di pelosok harus menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.
Karena itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lebih aktif berkoordinasi dan menyusun langkah konkret. Tujuannya, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan hingga wilayah terpencil, bukan hanya di pusat kota.
“Jangan sampai masyarakat di pelosok terus tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Nafsiah berharap percepatan penanganan infrastruktur serta peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pemerintah daerah. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng dapat meningkat. (adt)