DPRD Kalteng Percepat Pembahasan Raperda Sengketa Lahan dan Tambang

Penulis: Redaksi  •  Senin, 08 Juni 2026 | 14:11:00 WIB
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin

KALAMANTHANA, Palangka Raya - Akselerasi pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis kini tengah digenjot oleh parlemen daerah. Langkah taktis ini diambil guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di berbagai sektor vital, mulai dari sengketa lahan warga hingga regulasi pertambangan.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin memastikan seluruh rancangan payung hukum yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bakal diproses secara maraton dan mendalam.

“DPRD berkomitmen terus mendorong percepatan pembahasan sejumlah Raperda yang telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah,” kata Riska di Palangka Raya, Senin (8/6/2026).

Riska mengungkapkan, salah satu prioritas utama yang tengah digodok panitia khusus (pansus) adalah Raperda tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan. Regulasi ini tergolong mendesak mengingat persoalan klaim tanah masih kerap memicu gesekan di berbagai pelosok wilayah.

“Kami terus mengoptimalkan kerja pansus agar setiap tahapan pembahasan Raperda dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Selain sengketa tanah, lembaga DPRD Kalimantan Tengah juga menjadwalkan pembahasan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan (MBLB) demi menciptakan kepastian iklim usaha dan tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.

Tak berhenti di situ, dua regulasi pelayanan publik yakni Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan turut masuk dalam agenda pembahasan. Aturan ini disiapkan untuk membenahi sistem dokumentasi daerah sekaligus mendongkrak minat baca masyarakat.

Riska optimistis penetapan seluruh raperda ini bakal memberi pijakan hukum yang kokoh bagi eksekutif dalam menyelesaikan konflik daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Kami berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga raperda yang sedang dibahas dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah,” pungkasnya. (adt)

Reporter: Redaksi
Back to top