KALAMANTHANA, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan pelaksanaan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Pengawasan itu dinilai penting agar program tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar berdampak dan tepat sasaran bagi warga di sekitar kawasan operasional.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut potensi dana CSR dari perusahaan besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan cukup melimpah.
“Tanpa pengawasan yang terstruktur dari pemerintah daerah, keberadaan dana tersebut kerap tidak berdampak optimal pada peningkatan kesejahteraan warga lokal,” tegas Purdiono, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, penyaluran CSR oleh sebagian perusahaan selama ini berjalan sendiri-sendiri dan belum selaras dengan program prioritas pemerintah daerah. Akibatnya, pemanfaatannya terkesan seremonial dan belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pesisir maupun perdesaan.
Demi efektivitas dan transparansi pengelolaan dana CSR, Purdiono menyuarakan tiga poin krusial.
Pertama, ia mendorong penetapan peta jalan (roadmap) penyaluran CSR yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan begitu, program tidak saling tumpang tindih.
Kemudian, perusahaan diharapkan menyajikan laporan berkala secara terbuka kepada publik dan pemerintah daerah mengenai alokasi serta realisasi program CSR.
“Selain itu, program CSR juga bisa diarahkan pada bidang mendesak, yakni peningkatan mutu pendidikan, fasilitas kesehatan dasar, infrastruktur desa, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kalteng menegaskan, investasi di daerah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pengawasan ketat, kata mereka, bukan untuk menyulitkan pelaku usaha, melainkan untuk membangun komitmen bersama antara investor, pemerintah, dan masyarakat.
Dengan pengawasan intensif dan pola kemitraan yang transparan, program CSR diharapkan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. (adt)