KALAMANTHANA, Palangka Raya - Menghadapi ancaman puncak musim kemarau dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kesiapsiagaan daerah terus mendapat pemantauan ketat dari jajaran legislatif. Pemenuhan fasilitas pendukung dan penguatan sinergi lintas pemerintah menjadi kunci utama agar potensi bencana ekologis di wilayah rawan dapat diredam sedini mungkin.
Upaya mitigasi tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalimantan Tengah ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Jumat (5/6/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk memetakan kesiapan personel sekaligus menginventarisasi kendala teknis di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Sugiyarto, memaparkan bahwa Kotim memegang peranan vital dalam peta rawan karhutla provinsi karena hamparan lahan gambutnya yang sangat luas. Berdasarkan hasil koordinasi, BPBD Kotim masih memerlukan tambahan sokongan sarana prasarana serta intervensi program dari pemerintah provinsi.
“Beberapa kebutuhan daerah akan kami dorong dan sampaikan kepada pemerintah provinsi agar bisa mendapat perhatian dan dukungan,” tegas Sugiyarto.
Kendati terdapat beberapa catatan kekurangan alat, Sugiyarto memberikan apresiasi atas langkah responsif yang telah ditunjukkan jajaran BPBD Kotim. Upaya deteksi dini, koordinasi antarinstansi, hingga edukasi intensif kepada warga dinilai telah berjalan dengan skema yang terukur.
“Kesiapsiagaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah berjalan dan menjadi salah satu tolok ukur penanganan bencana di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Lembaga DPRD Kalimantan Tengah memastikan seluruh hasil temuan dari kunker ini bakal dibahas secara komprehensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi. Evaluasi tersebut ditujukan guna mematangkan strategi pencegahan serta menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman kabut asap. (adt)