KALAMANTHANA, Palangka Raya - Pemerintah daerah didesak untuk menjamin keterjangkauan biaya sektor pendidikan serta fasilitas kesehatan masyarakat di tengah guncangan fluktuasi harga energi global. Langkah antisipatif dinilai krusial agar gejolak kenaikan biaya hidup tidak menggerus akses pelayanan dasar warga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh. Ia mengingatkan bahwa perubahan harga komoditas energi kerap memicu efek domino yang menaikkan ongkos berbagai kebutuhan vital masyarakat.
“Di tengah fluktuasi harga energi, yang harus menjadi perhatian adalah menjaga kestabilan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka tidak semakin terbebani,” tegas Faridawaty, Rabu (10/6/2026).
Politisi dari Partai NasDem ini menegaskan bahwa layanan kesehatan dan pendidikan merupakan hak mendasar warga negara yang mutlak dilindungi. Oleh sebab itu, dinamika ekonomi tak boleh dijadikan alasan yang membuat rakyat kecil kesulitan menjangkau sekolah maupun pengobatan medis.
Faridawaty pun mengusulkan agar skema bantuan sosial, dana pembiayaan pendidikan, serta subsidi jaminan kesehatan bagi warga miskin terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya. Intervensi kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan dipandang sebagai jaring pengaman agar beban keseharian warga tidak makin berat.
“Jangan sampai masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya pendidikan atau kesehatan. Kedua sektor ini harus tetap menjadi prioritas,” tuturnya.
Lembaga DPRD Kalimantan Tengah berharap pemerintah bertindak responsif dalam memantau dampak pergerakan harga energi di lapangan. Kebijakan yang komprehensif diyakini mampu menjaga stabilitas taraf hidup masyarakat serta mencegah penurunan mutu kesejahteraan warga secara luas. (adt)