KALAMANTHANA, Palangka Raya - Kalangan DPRD Kalimantan Tengah menyoroti peliknya persoalan agraria yang membelit para petani lokal. Status kawasan Hutan Produksi (HP) hingga saat ini masih menjadi hambatan krusial dalam pengembangan sektor pertanian serta peningkatan produktivitas lahan warga di daerah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir, mengungkapkan bahwa status kawasan tersebut memberikan dampak negatif terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk penyaluran bibit pertanian. Kendala regulasi ini membuat upaya optimalisasi hasil panen dan peningkatan kesejahteraan petani berjalan di tempat.
"Status kawasan itu berdampak langsung terhadap akses petani terhadap program pemerintah, termasuk bantuan bibit. Akibatnya, peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat tidak optimal," ujar Ferry Khaidir, Jumat (12/6/2026).
Ferry memaparkan, mayoritas penduduk di kawasan tersebut menggantungkan roda perekonomian dari sektor perkebunan dan pertanian. Oleh sebab itu, kejelasan status hukum atas lahan yang dikelola menjadi kebutuhan yang mendesak. Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Seruyan, di mana sebagian besar wilayahnya masih berstatus sebagai Hutan Produksi sehingga menyulitkan pengusulan pengadaan bibit bagi petani lokal.
Selain kendala status kawasan, politikus PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan II (Kotawaringin Timur dan Seruyan) ini turut menyoroti ancaman konflik agraria yang melibatkan perusahaan swasta. Menurutnya, pembiaran terhadap masalah ini berpotensi merusak aktivitas pertanian warga yang telah merintis dan mengolah lahan selama bertahun-tahun.
"Kalau dibiarkan, petani tidak bisa panen, lalu timbul konflik berkepanjangan. Bahkan kebun yang sudah ditanami bisa saja dirampas," tegasnya.
Menyikapi kompleksitas masalah ini, DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera mengambil langkah intervensi konkret guna menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan korporasi dinilai menjadi kunci utama untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah sengketa berkepanjangan di Seruyan Tengah. (adt)