KALAMANTHANA, Palangka Raya - Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) demi efisiensi anggaran mendapat tanggapan positif dari jajaran legislatif.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menilai kebijakan restrukturisasi kelembagaan tersebut sah-sah saja ditempuh asalkan terbukti mampu mendongkrak kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Wacana peleburan instansi sempat mengemuka pada sektor teknis pembangunan, seperti rencana penyatuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kedua institusi ini dinilai memiliki irisan program yang kuat dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur daerah.
“Ya, itu seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Namun, keputusan tersebut tetap menjadi kewenangan Gubernur,” kata Sirajul, Jumat (19/6/2026).
Meski memberikan lampu hijau, ia mengingatkan agar pemerintah daerah memperhitungkan secara matang berbagai implikasi teknis yang menyertainya. Penataan struktur kelembagaan, pemetaan beban kerja, serta penyesuaian jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN) harus dikalkulasikan secara cermat agar tidak menimbulkan hambatan operasional maupun penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sirajul menegaskan, lembaga legislatif pada prinsipnya tidak pernah mengintervensi atau mematok rekomendasi khusus terkait instansi mana saja yang harus digabung. Keputusan eksekutif sepenuhnya berada di tangan kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi birokrasi.
“Intinya, itu merupakan kewenangan Gubernur. Kami pada dasarnya mendukung kebijakan yang dianggap terbaik untuk kepentingan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adt)