KALAMANTHANA, Jakarta – Baru lima bulan lalu, Habiburokhman menyebut Listyo Sigit Prabowo salah satu Kapolri terbaik dalam sejarah. Kini, dia menyebut seluruh prestasi itu telah terhapus.
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR tersebut, menegaskan rekam jejak dan prestasi Listyo Sigit Prabowo secara mutlak terhapus karena dugaan asus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri tersebut.
“Dalam dunia militer dan organisasi taktis ada doktrin 'perkalian nol' (zero multiplier), di mana loyalitas dan integritas adalah faktor pengalian mutlak. Secara matematis, berapapun besarnya angka prestasi seseorang, jika dikalikan dengan nol maka hasilnya tetap nol,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 7 November 2026.
Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal menerapkan "perkalian nol", di mana integritas dan loyalitas menjadi faktor pengali utama keberhasilan seorang pejabat publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman menanggapi unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di media sosial yang menyindir ucapan dalam rapat paripurna DPR pada 6 Juni 2026.
Di dalam rapat tersebut, Habiburokhman sempat menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa.
Habiburokhman mengaku tidak ambil pusing dengan pandangan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Namun, dia menjelaskan konteks pernyataannya doktrin internal yang dianutnya.
"Saya perlu menyampaikan satu doktrin yang diajarkan senior saya di Gerindra yang disebut perkalian nol tadi," ucapnya.
Dia menjelaskan, pada rapat Paripurna DPR 6 Juni 2026, publik maupun anggota DPR belum mengetahui adanya dugaan skandal penyadapan ilegal tersebut. Tapi, situasi berubah total setelah kasus itu terungkap.
"Segala prestasi beliau sebelumnya, seberapa pun hebatnya, menjadi tidak bernilai sama sekali atau nol ketika terbukti melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain, termasuk saya sendiri," tegasnya.
Menyikapi perkembangan kasus tersebut, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR mendukung penuh jajaran Polri untuk mengusut tuntas skandal penyadapan ilegal tersebut secara transparan.
Dia meminta Kapolri bergerak cepat menindak tegas seluruh pihak yang terlibat, serta membongkar latar belakang hingga motif dibalik aksi penyadapan tersebut. (*)