KALAMANTHANA, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengkaji kemungkinan pemberian bantuan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Baamang Tengah.
Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap warga Jalan Cristopel Mihing, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meninjau langsung lokasi kebakaran, Senin 9 November 2026. Dalam kunjungan itu, ia melihat kondisi bangunan yang hangus terbakar sekaligus memastikan para korban mendapatkan penanganan dan bantuan dari pemerintah daerah.
Kebakaran yang terjadi pada Minggu 8 November 2026 malam tersebut menghanguskan empat unit rumah berbahan kayu. Tiga bangunan di antaranya merupakan rumah dinas guru yang selama ini ditempati masyarakat, sedangkan satu rumah lainnya merupakan milik pribadi Ketua RT setempat.
Halikinnor menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami warga. Ia memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan melalui Dinas Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban setelah kebakaran.
"Ada empat buah rumah yang terbakar. Ternyata tiga buah rumah itu perumahan dinas guru yang ditempati oleh warga masyarakat dan satu rumah pribadi punya Ketua RT," kata Halikinnor saat meninjau lokasi kejadian.
Selain bantuan logistik, Pemkab Kotim juga mempertimbangkan bantuan pembangunan kembali rumah dengan perkiraan nilai mencapai Rp50 juta untuk setiap unit. Bantuan tersebut direncanakan mencakup penyediaan bahan bangunan serta alokasi biaya upah pengerjaan.
"Biasanya satu unit rumah berupa bahan bangunan dan juga kita sisihkan upah. Total kurang lebih Rp50 juta," ungkapnya.
Meski demikian, rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena pemerintah daerah masih harus memastikan status kepemilikan lahan, terutama lokasi tiga rumah dinas guru yang ikut terbakar.
Pengecekan akan melibatkan Camat Baamang, Dinas Sosial, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah lahan yang ditempati bangunan itu merupakan aset resmi pemerintah daerah.
Halikinnor menjelaskan, apabila status lahan dipastikan sebagai aset pemerintah dan masih dibutuhkan untuk kepentingan tenaga pendidik, Pemkab Kotim dapat mempertimbangkan pembangunan kembali rumah dinas guru di lokasi tersebut.
"Nanti dicek di sana apakah tanahnya ini memang tanah pemerintah. Kalau memang tanah pemerintah dan kebutuhannya untuk guru, kita bisa bangunkan lagi perumahan guru," jelasnya.
Namun, apabila lahan tersebut tidak lagi diperlukan untuk perumahan guru, pemerintah daerah akan mempertimbangkan pemanfaatan lain yang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Beberapa alternatif yang disebutkan di antaranya pembangunan taman kanak-kanak, TK Al-Qur'an, maupun ruang terbuka hijau.
Halikinnor menegaskan, langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan status lahan dan kebutuhan pemanfaatannya.
Pemkab Kotim berharap penanganan pascakebakaran dapat berjalan dengan baik, sehingga warga terdampak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk kembali menata kehidupan mereka setelah kehilangan tempat tinggal.
Dengan demikian, bantuan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pemulihan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak musibah tersebut. (su)