Peluang Jadi ASN di Kotim Belum Terbuka, 365 Formasi Masih Menunggu Keputusan Pusat

Penulis: Redaksi  •  Rabu, 11 November 2026 | 17:07:39 WIB

KALAMANTHANA, Sampit – Keinginan masyarakat mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih harus menunggu kepastian.

Rencana penerimaan CPNS yang diharapkan membuka kesempatan bagi para pencari kerja belum dapat berjalan karena alokasi kebutuhan pegawai masih dalam proses penetapan pemerintah pusat.

Pemkab Kotim sebelumnya telah mengajukan sebanyak 365 formasi CPNS. Usulan tersebut menjadi gambaran kebutuhan aparatur di daerah, terutama untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan.

Namun, hingga Rabu 11 November 2026, belum ada kepastian berapa banyak formasi yang akan mendapatkan persetujuan.

Kondisi ini membuat calon pelamar belum memiliki pegangan mengenai peluang penerimaan maupun waktu seleksi.

Padahal, informasi tentang kemungkinan pembukaan rekrutmen pada November 2026 sudah beredar dan menjadi perhatian masyarakat yang ingin mengikuti seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotawaringin Timur, Kamaruddin Makkalepu, menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan dari Kementerian PAN-RB.

Ia memastikan, jumlah kebutuhan yang diajukan Pemkab Kotim masih sebanyak 365 formasi. Belum ada perubahan terhadap usulan tersebut, tetapi persetujuan akhir sepenuhnya menunggu kebijakan pemerintah pusat.

“Untuk usulan Kotim masih 365 formasi. Sampai sekarang kami belum menerima keputusan resmi mengenai alokasi yang disetujui. Karena itu, kami masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB,” jelas Kamaruddin. 

Bagi masyarakat yang menargetkan formasi CPNS di Kotim, masa menunggu ini dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri. Mulai dari memeriksa kelengkapan dokumen, memahami persyaratan umum, hingga mempelajari materi yang berpotensi diujikan dalam seleksi.

Sementara itu, kepastian pembukaan rekrutmen tetap bergantung pada penetapan pemerintah pusat. Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya terhadap informasi jadwal maupun kuota yang belum terverifikasi. (su)
 

Reporter: Redaksi
Back to top