KALAMANTHANA, Jakarta – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshall diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
Hercules Rosario de Marshall diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menyangkut perizinan HGU di Kabupaten Bogor tersebur. Ketua Umum GRIB Jaya itu sudah datang di Gedung KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshall itu pada Rabu 11 November 2026 ini.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi Prasetyo.
Menurut Budi Prasetyo, keterangan Hercules dibutuhkan penyidik KPK dalam mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang.
Terlebih, Hercules melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026 mengembalikan uang Rp800 juta terkait kasus tersebut.
“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. (*)
