KALAMANTHANA, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya. Kabar itu berhembus di Jakarta, Rabu 11 November 2026 malam.
Ketua Umum Projo, Budie Arie Setiadi, kepada wartawan membenarkan kabar itu. “Betul, suratnya sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.
Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Usulan itu disampaikan dalam dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari Nasdem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Para perwakilan fraksi parpol pun masing-masing menyerahkan dokumen HMP ke pimpinan DPR. Mereka pun menyebutkan jumlah anggota fraksi yang mengusulkan HMP untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat membuka rapat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Adapun pengusul yang menyampaikan HMP itu dimulai dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Dolfie OFP. Menurut dia, pengusul yang disampaikan pada kesempatan itu ada sebanyak 14 anggota Fraksi PDIP.
Kemudian pengusul yang kedua yakni Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Dia mengatakan ada sebanyak 13 anggota Fraksi Golkar DPR RI yang menyampaikan HMP.
Selanjutnya Fraksi Nasdem juga sebagai pengusul, disampaikan oleh Sugeng Suparwoto. Dia mengatakan seluruh anggota fraksinya bulat untuk menyatakan HMP karena sudah tak ada jalan lain selain itu.
Lalu untuk Fraksi PKB, usulan HMP disampaikan oleh Muhammad Khozin. Dalam daftar pengusul pada saat ini, menurut dia, ada 14 anggota Fraksi PKB yang menandatangani untuk mengajukan HMP.
Adapun Fraksi PKS sebagai pengusul HMP disampaikan Mardani Ali Sera. Dia mengatakan bahwa ada sebanyak 28 anggota Fraksi PKS yang memutuskan untuk mengajukan HMP.
Kemudian anggota Fraksi PAN Sarifudin Sudding juga menyampaikan HMP dalam forum itu. Dari putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, menurut dia, surat keterangan ijazah Gibran batal dan tidak sah demi hukum.
Fraksi Demokrat juga menjadi pengusul HMP, yang disampaikan oleh Benny K Harman dan Hinca Panjaitan. Dia mengatakan ada 18 anggota Fraksi Demokrat yang menyampaikan HMP karena Gibran sudah tak lagi memenuhi syarat.
Lalu, Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi yang terakhir menyampaikan HMP. Gerindra saat itu diwakili oleh Azis Subekti. Dia mengatakan ada sebanyak 11 orang dari Fraksi Gerindra yang menyampaikan HMP. (*)