KALAMANTHANA, Jakarta – Munculnya sosok TK dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto cukup menyentak. Siapakah TK?
Polri pun mengungkap sosok TK yang disebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pemaparan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11).
TK adalah perwira tinggi di Mabes Polri. Dia baru berpangkat bintang satu, tak sampai empat. Masih aktif dan belum purnawirawan.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Jumat 13 November 2026, mengatakan sosok TK tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).
Saat ini, TK tengah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir.
Isir menegaskan, proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
Pada Kamis (12/11), Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Kapolri.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri, yakni Jenderal LSP, Irjen AS, EH, dan SU. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa. (*)