KALAMANTHANA, Sampit – Pentingnya penguatan sinergi lintas sektor harus diperlukan, menyusul penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2026. Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menegaskan, Kondisi tersebut menuntut kolaborasi yang lebih solid agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
“Pada Tahun Anggaran 2026, rancangan alokasi transfer pemerintah pusat ke Kotim mengalami penurunan dibandingkan 2025, yakni berkurang lebih dari Rp338 miliar,” ujar Irawati saat memimpin rapat evaluasi akhir tahun di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (30/12).
Ia menjelaskan, pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil provinsi, serta sumber pendapatan sah lainnya.
Berdasarkan alokasi APBN 2026, Kotim menerima dana bagi hasil (DBH) lebih dari Rp102 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp897 miliar lebih, DAK fisik Rp2,5 miliar lebih, DAK nonfisik Rp249 miliar lebih, serta dana desa lebih dari Rp128 miliar.
“Dengan besaran transfer tersebut, jelas pembangunan Kotim tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan dukungan instansi vertikal, perbankan, dan dunia usaha yang berperan strategis dalam mewujudkan visi daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Irawati mengapresiasi instansi vertikal atas pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia juga mendorong sektor perbankan memperluas dukungan terhadap UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mudah diakses dan tepat sasaran.
Pemkab Kotim berharap, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski menghadapi penurunan TKD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. (Darmo).
