KALAMANTHANA, Tamiang Layang - Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menyatakan siap membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan kepala daerah mengenai nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027, pada Lanjutan Rapat Paripurna III Masa Sidang I di Ruang Rapat DPRD Barito Timur, Senin (12/10/2026).
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan tersebut masing-masing Fraksi Partai Golongan Karya melalui Trisna Adrilawitni, Fraksi PDI Perjuangan oleh H Rayesnan, Fraksi Gerindra oleh I Putu Widid Septiawan, Fraksi Perindo oleh Winda Sari, Fraksi PKB oleh Rafi Hidayatullah, serta Fraksi PSRD oleh Bayanto.
Wakil Ketua II DPRD Barito Timur, Eskop, yang memimpin rapat mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas pemerintah, serta alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan seluruh fraksi diperlukan agar rancangan anggaran dibahas secara cermat, transparan, dan sesuai kebutuhan daerah.
Pembahasan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan rekomendasi terhadap rencana pendapatan serta belanja pemerintah daerah.
Dalam proses tersebut, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi efektivitas penggunaan anggaran, kesinambungan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Barito Timur dengan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus mendukung visi dan misi kepala daerah.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah kabupaten, RAPBD 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif juga dinilai penting agar seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan APBD 2027 berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar. (Anigoru).
