KALAMANTHANA, Palangka Raya – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi bersama Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog mendatangkan sebanyak 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Langkah ini dilakukan sebagai intervensi strategis untuk memperkuat pasokan, memotong biaya logistik, serta menjaga stabilitas harga di pasar lokal.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalteng, Erwin Budiana mengatakan, pasokan beras premium terpaksa didatangkan dari luar daerah lantaran keterbatasan infrastruktur penggilingan modern di wilayah Kalteng.
"Melalui sinergi antara Bank Indonesia dengan Perum Bulog, sedang dilaksanakan proses pengadaan sebanyak 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk beras premium ini untuk Kalteng memang masih belum bisa. Karena secara infrastruktur, untuk Kalimantan Tengah itu memang kita belum memiliki sarana untuk menghasilkan beras dengan kualitas premium," kata Erwin.
Erwin menerangkan, kuota 150 ton beras premium tersebut disebar ke tiga wilayah pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK) utama di Kalteng untuk meredam gejolak inflasi daerah.
"Program ini adalah untuk memperkuat pasokan beras premium di beberapa wilayah pencatatan inflasi utama Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sebaran 75 ton di Kota Palangka Raya, 25 ton di Kabupaten Kapuas, dan 50 ton di Kabupaten Kotawaringin Timur," katanya.
Menurutnya, skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) sangat krusial mengingat kondisi geografis Kalteng yang luas dengan jarak antarwilayah yang relatif jauh serta memerlukan kombinasi moda transportasi darat dan sungai.
"Kami berharap program fasilitas distribusi pangan ini menjadi fondasi berkelanjutan dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih responsif dan tangguh di Kalimantan Tengah," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yuliansah Andrias mengungkapkan, bahwa intervensi ini dilatarbelakangi oleh tingginya andil komoditas beras terhadap laju inflasi daerah.
"TPID Kalteng, khususnya Bulog, itu mencermati perkembangan inflasi Kalimantan Tengah yang mungkin masih relatif agak tinggi, khususnya dipicu oleh harga beras, sehingga kita mendapat masukan dan arahan dari Dewan Pengarah TPID untuk melakukan action untuk tujuannya memastikan ketersediaan pasokan. Tentu memastikan keterjangkauan harga," ujar Yuliansah.
Melalui skema kolaborasi FDP yang baru pertama kali diluncurkan ini, Bank Indonesia menanggung penuh subsidi ongkos angkut dari daerah asal menuju titik distribusi di Kalteng.
"Memang ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ini strategi utamanya adalah memasok dari daerah penghasil. Dalam hal ini kita mengambil beras dari Sulsel, Makassar, di mana nanti pada praktiknya harga yang dijual nanti diupayakan di bawah harga eceran tertinggi," katanya.
"Kami dari sisi Bank Indonesia mengambil peran untuk memfasilitasi dari sisi ongkos angkutnya. Jadi, kita namakan fasilitas distribusi pangan, sehingga itu menjamin bahwa harga dari harga asal itu bisa sama dengan harga yang akan dijual di tempat kita di Kalimantan Tengah," tambah Yuliansah.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo memberikan, apresiasi tinggi atas respons cepat BI dan Bulog.
Pemprov Kalteng berpesan agar penyaluran beras ini dikawal secara ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari hambatan logistik.
"Pastikan tepat sasaran. Distribusi 150 ton beras premium ini harus benar-benar menyentuh masyarakat dan pedagang yang membutuhkan, agar dampaknya langsung terasa dalam meredam gejolak harga di pasar. Kawal kelancaran distribusi. Pantau jalur distribusi logistik ke wilayah Kotawaringin Timur dan Kapuas agar tidak ada hambatan sekecil apa pun di lapangan. Pertahankan sinergi," tegas Anang Dirjo saat menyampaikan sambutan.
Melalui intervensi pasar terintegrasi ini, TPID Kalteng optimistis ketersediaan beras di tingkat pedagang tetap aman dan harga eceran di masyarakat dapat ditekan di bawah kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET). (sly)
