KALAMANTHANA, Katingan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Katingan mengikuti Verifikasi dan Validasi (Verval) usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI secara daring, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kabupaten Katingan, Korry Gorazon, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan informasi publik dan meningkatkan peran kehumasan di lingkungan instansi pemerintah.
Kegiatan nasional yang dimulai pukul 09.30 WIB itu dibuka oleh perwakilan Komdigi RI, Andi Muslim. Kesbangpol Katingan menjadi salah satu dari tujuh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mengajukan usulan kebutuhan formasi Pranata Humas.
Verifikasi tersebut juga diikuti sejumlah instansi dan pemerintah daerah lainnya, antara lain BRIN, Kabupaten Bogor, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Bandung.
Khusus untuk Kesbangpol Katingan, proses verifikasi dan validasi dilaksanakan pada Sesi III pukul 13.00 WIB. Kegiatan dipandu verifikator Komdigi RI, Dina Andin, melalui wawancara mendalam dan pemeriksaan dokumen pendukung secara langsung.
Dalam proses tersebut, verifikator menelaah berbagai aspek kesiapan kehumasan institusi, termasuk saluran publikasi resmi berupa Facebook, Instagram, dan YouTube.
Pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen administrasi pendukung, seperti Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta laporan kinerja kehumasan.
Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno Komdigi RI. Tahapan tersebut menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi resmi mengenai jumlah kebutuhan formasi JFT Pranata Humas Kabupaten Katingan.
Rekomendasi teknis tersebut nantinya menjadi landasan bagi Kesbangpol Katingan dalam mengusulkan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) bidang kehumasan.
Melalui proses ini, diharapkan kebutuhan tenaga fungsional kehumasan dapat terpetakan secara tepat sehingga pengelolaan informasi publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat semakin optimal. (Sly).
