KALAMANTHANA, Sampit – Maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Aktivitas kebut-kebutan sepeda motor yang kerap berlangsung hingga dini hari ini dinilai mengganggu ketertiban umum sekaligus mengancam keselamatan masyarakat.
Keluhan warga terkait aktivitas tersebut terus bermunculan. Sejumlah kawasan, termasuk sekitar Taman Kota Sampit dan Jalan H.M. Arsyad, disebut menjadi lokasi favorit yang kerap dimanfaatkan untuk ajang adu kecepatan. Kondisi ini membuat warga merasa terganggu, terutama saat aktivitas tersebut berlangsung pada jam istirahat malam.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M. Abadi, mendorong aparat penegak hukum bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta penertiban. Menurutnya, keresahan masyarakat harus direspons melalui langkah konkret dan koordinasi yang berkelanjutan.
"Kami di DPRD tentu berharap persoalan balap liar ini bisa ditangani secara bersama-sama. Keluhan masyarakat harus menjadi perhatian, sehingga kami mendorong kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait meningkatkan patroli serta pengawasan, khususnya di lokasi yang sering dikeluhkan warga," ujar Abadi kepada KALAMANTHANA, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, jalan raya merupakan fasilitas publik yang wajib memberikan rasa aman bagi seluruh penggunanya. Oleh karena itu, jalan umum tidak seharusnya disalahgunakan sebagai arena adu kecepatan yang membahayakan keselamatan orang lain.
Menurut Abadi, balap liar memiliki risiko yang sangat tinggi karena berlangsung tanpa lintasan khusus maupun standar pengamanan resmi seperti halnya olahraga otomotif. Pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi berisiko kehilangan kendali, terlebih saat berpapasan dengan kendaraan lain.
Ancaman tersebut tidak hanya mengincar para pelaku balap liar, melainkan juga pengguna jalan lain, pejalan kaki, hingga warga di sekitar lokasi yang berpotensi terseret dalam risiko kecelakaan.
Oleh karena itu, Abadi berharap pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, terutama pada malam hingga dini hari serta saat akhir pekan. Patroli rutin di kawasan rawan dinilai penting untuk mencegah aksi serupa terulang.
Ia juga mendorong adanya sinergi lintas instansi. Kepolisian dapat mengoptimalkan patroli dan penindakan hukum sesuai kewenangannya, sementara Satpol PP dan perangkat daerah turut memperkuat penjagaan ketertiban umum.
Di samping penertiban, Abadi menilai pendekatan pembinaan bagi generasi muda juga krusial. Minat anak muda terhadap dunia otomotif semestinya diarahkan ke dalam kegiatan yang lebih positif, terorganisasi, dan mengutamakan faktor keselamatan.
"Selain penertiban, kami juga berharap ada pendekatan yang positif kepada generasi muda. Minat mereka terhadap otomotif perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih terorganisasi dan memiliki standar keselamatan, sehingga hobi tersalurkan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga," tuturnya.
Ia menambahkan, komunitas otomotif lokal dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi melalui kegiatan yang terarah dan sesuai aturan. Pemerintah daerah pun diharapkan bisa membuka komunikasi dengan berbagai komunitas guna memfasilitasi wadah penyaluran bakat yang tepat.
Dengan adanya ruang kegiatan yang legal dan aman, anak muda diharapkan dapat menyalurkan hobi otomotifnya tanpa harus membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya di jalan raya.
DPRD Kotim berharap penanganan balap liar menjadi komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemda, komunitas, dan masyarakat. Konsistensi pengawasan dan pembinaan berkelanjutan diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib dan aman.
"Keselamatan pengguna jalan harus tetap menjadi prioritas. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas umum dengan aman, tanpa harus menghadapi risiko dari aktivitas yang tidak semestinya," pungkasnya. (su)