KALAMANTHANA, Sampit – Upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai wadah integrasi program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, Marudin, menilai Kampung KB memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan keluarga. Program ini tidak hanya berfokus pada pelayanan keluarga berencana, tetapi juga mencakup pencegahan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas keluarga tidak dapat ditangani secara parsial. Diperlukan keterpaduan program dan koordinasi antarlembaga agar intervensi pemerintah daerah berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat secara luas.
Marudin yang juga anggota Komisi III DPRD Kotim itu mengatakan, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
“Pembangunan keluarga berkualitas bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat, sehingga program yang dijalankan saling mendukung dan memberi manfaat nyata,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, keberadaan Kampung KB harus dioptimalkan agar tidak sebatas menjadi program administratif atau sekadar pembentukan kelompok di tingkat desa dan kelurahan. Lebih dari itu, perlu ada kegiatan berkelanjutan yang benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan warga setempat.
Dalam konteks pencegahan stunting, misalnya, Kampung KB dapat menjadi ruang untuk memperkuat edukasi keluarga mengenai pola asuh, pemenuhan gizi, kesehatan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini, bahkan sebelum anak dilahirkan.
Selain dukungan perangkat daerah, Marudin turut menyoroti pentingnya peran penyuluh keluarga berencana (KB). Mereka dinilai sebagai ujung tombak pemerintah karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang untuk memberikan pendampingan berkelanjutan di wilayah binaan.
Oleh karena itu, ia mendorong para penyuluh KB terus meningkatkan profesionalisme, kreativitas, dan inovasi dalam menjalankan tugas. Pendekatan kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara aktif agar pesan pembangunan keluarga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja nyata para penyuluh di lapangan. Mereka harus mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan pemahaman, serta mendampingi masyarakat agar tujuan pembangunan keluarga berkualitas tercapai,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, Marudin menyatakan DPRD Kotim siap mendukung penguatan Program Bangga Kencana melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, keberhasilan program harus ditopang regulasi yang tepat, alokasi anggaran memadai, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam mengembangkan Kampung KB. Dengan kolaborasi yang berkesinambungan, program tersebut diharapkan mampu menjadi motor pemberdayaan keluarga, memperluas edukasi kesehatan, menekan angka stunting, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. (su)
