KALAMANTHANA, Sampit – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkomitmen memperkuat komunikasi dengan pondok pesantren. Lembaga pendidikan keagamaan tersebut didorong untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi, kebutuhan, hingga gagasan pembangunan agar dapat diperjuangkan di tingkat legislatif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara wakil rakyat dan lingkungan pesantren. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pengelola pondok pesantren diharapkan dapat diketahui secara langsung sehingga penanganannya bisa diupayakan melalui kebijakan pemerintah.
Bendahara Fraksi PKB DPRD Kotim, Muhammad Idi, mengatakan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pondok pesantren untuk menyampaikan berbagai masukan. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi hal krusial agar anggota DPRD memahami kebutuhan riil di lapangan.
“Kami dari Fraksi PKB membuka ruang seluas-luasnya bagi pondok pesantren untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai kebutuhannya. Kami ingin terus membangun sinergi, karena persoalan maupun kebutuhan masyarakat harus diketahui secara langsung agar bisa kami pelajari dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Idi menilai pondok pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berperan membentuk karakter, memperkuat nilai sosial, serta membina generasi muda. Oleh karena itu, eksistensi dan kebutuhan pesantren perlu mendapat perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah maupun DPRD.
Ia berharap komunikasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan atau penyampaian aspirasi semata. Berbagai usulan program dari pengelola pesantren diharapkan dapat dihimpun dan dikaji agar memperoleh dukungan sesuai ketentuan serta kemampuan anggaran daerah.
Selain membuka ruang komunikasi, Fraksi PKB juga mendorong terbentuknya paguyuban pondok pesantren di Kotim. Keberadaan wadah tersebut dinilai penting untuk mempererat silaturahmi antarpengelola sekaligus menjadi ruang bertukar pikiran mengenai tantangan maupun peluang pengembangan lembaga.
Melalui paguyuban, aspirasi dari masing-masing pondok pesantren dapat dihimpun secara lebih terorganisasi. Dengan demikian, kebutuhan bersama bisa disampaikan secara lebih terarah kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kami berharap ada paguyuban pondok pesantren yang menjadi wadah untuk menyatukan gagasan, mempererat silaturahmi, dan menghimpun berbagai kebutuhan. Dari sana, aspirasi yang muncul bisa disampaikan secara lebih terarah sehingga memiliki kekuatan untuk diperjuangkan menjadi program maupun kebijakan pendukung kemajuan pesantren,” tambahnya.
Lebih lanjut, Idi menegaskan bahwa anggota DPRD harus senantiasa membangun kedekatan dengan warga. Tugas sebagai wakil rakyat tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi juga harus diimbangi dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendengarkan keluhan masyarakat secara nyata.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar setiap kebijakan dan program yang diperjuangkan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.
Melalui keterbukaan komunikasi dan penguatan sinergi tersebut, Fraksi PKB DPRD Kotim berharap pondok pesantren memiliki ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan daerah. Aspirasi yang terhimpun diharapkan menjadi pijakan penting dalam mendorong perhatian terhadap pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kotim. (su)
