Fraksi PDI Perjuangan Setujui APBD Barito Utara 2027, Tekankan Efisiensi Belanja Daerah

Penulis: Huda  •  Senin, 16 November 2026 | 18:20:41 WIB
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui APBD Barito Utara 2027 dengan sejumlah catatan terkait pelayanan publik, infrastruktur, kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi.

KALAMANTHANA, Muara Teweh - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD, Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Naruk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan sidang, Bupati Barito Utara beserta seluruh jajaran eksekutif atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus berkomitmen dan konsisten melaksanakan seluruh program yang telah dituangkan dalam APBD, terutama program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Program-program prioritas harus diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan kemiskinan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara," ungkapnya.

Naruk juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Menurutnya, alokasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ia turut mendorong penguatan sinkronisasi dan validasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan hasil optimal.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat advokasi fiskal kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan dukungan pendanaan sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Dalam pengelolaan belanja, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya pengendalian belanja pegawai dan evaluasi belanja operasional. Dengan demikian, ruang fiskal dapat lebih dioptimalkan untuk belanja modal, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis potensi lokal.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah.

Pada sektor pelayanan dasar, Naruk meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menyediakan sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor di desa-desa yang belum memiliki sumber air memadai.

Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa juga menjadi perhatian. Selain itu, pemerintah daerah diminta memenuhi fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan, termasuk memastikan sarana dan prasarana Puskesmas Rawat Inap sesuai standar yang telah ditetapkan.

Naruk berharap seluruh rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Dengan begitu, APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (Sly).

Reporter: Huda
Back to top