KALAMANTHANA, Muara Teweh  - Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai tujuh catatan dan rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Sikap tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Aspirasi Rakyat dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat dewan, Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Gun menegaskan APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah atau kumpulan angka pendapatan dan belanja pemerintah. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

"Anggaran yang besar belum tentu menghasilkan pembangunan yang berkualitas apabila tidak dikelola berdasarkan skala prioritas, kebutuhan nyata, dan prinsip keadilan. Karena itu, APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat Kabupaten Barito Utara," ujarnya.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Aspirasi Rakyat menyampaikan tujuh catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pertama, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi pendapatan dari berbagai sektor, peningkatan pengawasan pajak dan retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.

Kedua, mengarahkan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, fasilitas umum, dan akses transportasi hingga wilayah pedesaan serta daerah pedalaman.

Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta perhatian terhadap penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Kelima, memperkuat pemberdayaan ekonomi dan UMKM, termasuk memberikan dukungan kepada petani, nelayan, pelaku usaha lokal, kelompok ekonomi produktif, dan generasi muda.

Keenam, memberikan perhatian proporsional terhadap pembangunan desa dan kelurahan, khususnya jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, penerangan, fasilitas umum, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketujuh, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan menghindari kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta belanja yang tidak memiliki urgensi dan manfaat jelas.

Gun Sriwitanto juga menegaskan, persetujuan DPRD terhadap APBD bukan berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan tanpa batas dalam melaksanakan anggaran. Persetujuan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab politik yang harus dijawab melalui kinerja, transparansi, dan keberhasilan pembangunan.

"Fraksi Aspirasi Rakyat akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Kami ingin melihat APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara," tegasnya.

Setelah mempertimbangkan hasil pembahasan, pencermatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi Aspirasi Rakyat pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Fraksi tersebut meminta seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan. (Sly).